Kanwil Kemenkumham Bali Gelar Harmonisasi Rancangan Perbup Bersama Pemkab Buleleng

Kemenkumham Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
Kemenkumham Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

PANTAUBALI.COM, BULELENG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Kamis – Jumat, (18-19/1/2024).

Rapat harmonisasi ini membahas 7 Rancangan Peraturan Bupati Buleleng, dari jumlah tersebut disepakati bersama 3 rancangan bupati ditarik oleh pemraksarsa untuk diperbaiki materi muatan dan teknis penyusunannya.

Yakni Ranperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, Ranperbup tentang Pemungutan Pajak Daerah dan, Ranperbup tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023.

Sementara itu, terhadap 2 Rancangan Peraturan Bupati Buleleng, yakni Raperbut tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Raperbut tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya karena sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti menyampaikan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, terhadap rancangan yang diajukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pencermatan oleh Tim Perancang Kantor Wilayah, selanjutnya dipersilahkan kepada pemrakarsa menyampaikan urgensi disusunnya rancangan Perbup Kabupaten Buleleng yang telah masuk pada Kantor Wilayah.

Baca Juga:  Tak Mampu Bayar Denda Overstay, WNA Amerika Dideportasi

Berikutnya, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng, I Putu Karuna menyampaikan selamat datang di Buleleng untuk Tim dari Kantor Wilayah dan terimakasih atas atensi terhadap rancangan yang diajukan.

“Kami telah membaca hasil pencermatan yang dilakukan tim Kantor Wilayah dan selanjutnya dibahas bersama-sama untuk diperoleh kesepakatan , diingatkan juga agar para pimpinan OPD Kabupaten Buleleng yang merupakan insiator Ranperbub dapat mencermati dengan seksama sehingga kegiatan harmonisasi yang telah dilakukan dapat menghasilkan peraturan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Buleleng,” ucap Karuna.

Baca Juga:  Overstay 260 Hari, WNA Perempuan Asal Jerman Dideportasi

Pade kesempatan berbeda, Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Romi Yudianto mengapresiasi sinergitas yang terjalin antar Kanwil Kemenkumham Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Buleleng ini.

“Saya berharap agar kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara rutin agar peraturan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Dirinya juga menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa Peraturan Bupati yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Direktur Perusahaan Konsultan Asal Australia Dideportasi Rudenim Denpasar

“Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan Perbup yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik norma,” ucapnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng, I Putu Karuna, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Alexander Palti, Kepala Bidang Hukum, I Wayan Adhi Karmayana.

Kemudian, para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan serta staff fungsional umum Kanwil Kemenkumham Bali, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Made Bayu Waringin dan para inisiator rancangan Perbup yang berasal dari unsur Inspektorat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan BPKPD Kabupaten Buleleng. (jas)