PANTAUBALI.COM – Badung, Dalam upaya penataan abrasi di pesisir Pantai Kuta, Badung saat ini.
Terkait penataan abrasi tersebut sempat ditangapi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan melontarkan pernyataan yaitu, dengan beberapa strategi telah disiapkan Kemenparekraf dari jangka pendek maupun jangka menengah untuk menangani abrasi di Pantai Kuta.
Langkah jangka pendek berupa aktivasi tanggap darurat serta upaya pembersihan pantai yang masif.
Sedangkan langkah jangka menengahnya, yaitu dukungan program penataan Pantai Kuta, pengelolaan destination management, dan penataan tata ruang kawasan Pantai Kuta.
Terkait hal tersebut menurut Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali – Penida Eka Nugraha Abdi saat dikonfirmasi belum lama ini menegaskan bahwa pihaknya hanya melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya.
“Siapapun boleh memberikan komentar masukan karena memang Kemenparekraf ini pasti akan berdampak terhadap manfaatnya,” ujarnya.
Dirinya menyampaikan, untuk menangani abrasi di sejumlah pantai di Bali, tidak hanya Pantai Kuta saja yang menjadi prioritas melainkan semua pantai di Bali adalah kewenangannya.Selain itu dengan kondisi pantai abrasi saat ini di Pantai Kuta katanya tentu pihak Kemenparekrat ingin adanya penanganan.
“Jika ditangani dengan baik tentu akan berdampak bagi dunia pariwisata pada khususnya. Yang akan mendapat benefit itu ya orang-orang yang berada di dunia pariwisata dan leisure pantai itu kita juga mendukung itu dalam rangka perekonomian nasional,” paparnya.
Berdasarkan studinya, memang abrasi di pantai ini dalam kondisi cukup tinggi dan sudah kewajibannya untuk menjaga garis pantai.
“Kementerian PU PR melindungi garis pantai ini berdasarkan kebutuhan akan masyarakat yang dilindungi,” ucapnya.
Dirinya menyampaikan, BWS sendiri ingin menangani semua pantai yang mengalami abrasi tidak hanya pantai Kuta saja, namun terkendala pada pendanaan dari pusat dan skala prioritas.
“Sebenarnya kita mau menangani semua pantai yang mengalami abrasi tergantung dari usulan kita lalu pendanaan kemudian ada skala prioritas karena ini ditentukan kebijakan pusat,” tutupnya. (PB07)
