Bupati Jembrana Tandatangani NPHD Pengamanan Pilkada 2024

Bupati Jembrana I Nengah Tamba tandatangani NPHD Pengamanan Pilkada 2024.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba tandatangani NPHD Pengamanan Pilkada 2024.

PANTAUBALI.COM, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pilkada 2024, Senin (29/4/2024).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Polres Jembrana dan Kodim 1617 Jembrana di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

NPHD ini merupakan kesepakatan antara Kepala Daerah untuk pengamanan Pilkada. Anggaran operasional pengamanan Pilkada sebesar Rp5.620.873.200 untuk Polres Jembrana dan Rp1.100.000.000 untuk Kodim 1617 Jembrana telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Baca Juga:  Cawabup Dirga Hadiri Persembahyangan di Pura Dalem lan Prajapati Tampih Kanginan

Dana operasional tersebut akan digunakan mulai dari tahapan Pilkada, pelaksanaan, hingga pelantikan Kepala Daerah.

Sejalan dengan itu, Bupati Tamba mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk turut serta menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024.

“Pentingnya peran dan fungsi TNI dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, oleh karenanya Pemda mendukung sepenuhnya segala program dan terobosan-terobosan TNI dan Polri yang berorientasi pada terwujudnya pranata kehidupan sosial masyarakat kondusif,“ ungkapnya.

Bupati  asal desa kaliakah itu mengatakan bahwa Kabupaten Jembrana menjadi salah satu peserta Pilkada serentak 2024 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.

Baca Juga:  Imigrasi Pasang 90 Mesin Autogate di Bandara Ngurah Rai, Pj Gubernur Bali Harapkan Jadi Benteng Keamanan Bali

“Kita sudah siapkan segala sesuatu, termasuk pendanaan yang harus diberikan kepada seluruh elemen terkait,” katanya.

Bupati Tamba berharap Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten dengan Polres Jembrana dan Kodim 1617 Jembrana, mampu menguatkan komitmen kita semua untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

“Dengan bersama-sama mengawal dan menjaga penyelenggaraannya agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” imbuhnya. (rls)