PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali bersama Tim Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menggelar kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Perbendaharaan Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Senin (15/1/2024).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti mengatakan Pembinaan dan Pendampingan Pejabat Perbendaharaan Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali merupakan Langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
“Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah hal mutlak sesuai dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi” ungkap Palti.
Selanjutnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga menegaskan bahwa kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengimplementasikan prosedur pengelolaan keuangan yang telah dijelaskan.
“Melalui pelaksanaan kegiatan ini, besar harapan kami kepada seluruh jajaran yang hadir dapat menciptakan laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang optimal,” tambahnya.
Bambang Edi Sumarno, Analis Pengelolaan APBN Ahli Madya Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, turut menyampaikan harapannya dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan nilai Integritas Keuangan Pemerintah Daerah (IKPA), serta memberikan pelayanan pengelolaan keuangan yang prima.
Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, I Putu Murdiana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Suhendra, Para Pejabat Administrasi, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta para pejabat dan pegawai yang membidangi pengelolaan keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercapai kemajuan dalam pengelolaan keuangan yang mendukung tujuan reformasi birokrasi.
