Kakanwil Kemenkumham Bali Lantik MPD Notaris Kabupaten Badung

PANTAUBALI.COM,DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali, Romi Yudianto Resmi melantik Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Badung Periode 2024-2027 pada Jumat (12/1/2024).

Bertempat di Gedung Sekretariat Pengwil Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Bali. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Pelantikan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakan suatu syarat yang harus dilakukan sebelum menjalankan tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang berkedudukan pada suatu Kabupaten.

Baca Juga:  Tingkatkan Prestasi Atlet, KONI Badung Sport Tourism (KBST) 2024 Resmi Dibuka

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam sambutannya menyampaikan agar Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Badung kepengurusan yang baru dapat memastikan bahwa perilaku, etika dan akta-akta yang dibuat para Notaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Badung UMKM Week 2024 Batch I, Jadi Ajang UMKM Maju ke Pasar Internasional

“Kepada para Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Badung agar tegas dan cepat dalam menindak notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dengan tetap mengedepankan pembinaan,” tegas Kakanwil Romi Yudianto.

Selanjutnya Romi Yudianto juga menyampaikan kepada para Anggota MPD Notaris Kabupaten yang baru dilantik untuk menjalankan pembinaan disamping melakukan pengawasan bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya.

“Saya berharap kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Badung yang telah dilantik dan disumpah untuk menjalankan pembinaan disamping melakukan pengawasan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan serta mengedepankan pelayanan yang baik dan benar bagi masyarakat. Oleh karena itu, langkah- langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran,” ujar Romi Yudianto.

Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten yang telah dilantik berjumlah sembilan orang terdiri dari unsur Pemerintahan, Akademisi, Notaris dan pada periode ini turut bergabung dari unsur Kepolisian. (jas)