TABANAN – Pantaubali.com – Pemerintah Pusat melalui Kementrian BPN/Bappenas, menganugrahi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019 kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal ini tentu menambah deretan penghargaan yang diperoleh oleh Kabupaten Tabanan dibawah kepemimpinan Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti didampingi Wabup I Komang Gede Sanjaya.
Dianugerahinya Pemkab Tabanan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019 ini, karena Tabanan dinilai berprestasi dalam perencanaan pembangunan dan berhasil meraih peringkat ke-3 Nasional untuk katagori Kabupaten. Prestasi ini tidaklah didapat begitu saja, tapi Tabanan telah melewati berbagai tahapan dan proses yang rumit serta penilaian yang sangat ketat dari pihak Bappenas.
Hebatnya lagi, Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, pada acara Musrenbangnas 2019 yang digelar pada hari Kamis (9/5) di Hotel Shangri-La, Jakarta, kepada Pemkab Tabanan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya.
Pada Tahun 2019 ini Presiden Joko Widodo memberikan PPD kepada 3 provinsi, 3 kabupaten dan 3 kota terbaik se-Indonesia, serta 1 penghargaan khusus. Setelah menyerahkan penghargaaan, Jokowi langsung memberikan arahan sekaligus membuka Musrenbangnas 2019 serta meluncurkan Visi Indonesia 2045.
Dalam arahannya saat itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi Negara dengan ekonomi terkuat nomor lima di Dunia. Bahkan Ekonomi Indonesia bisa menjadi nomor empat pada tahun 2045. Asalkan setiap Kementrian/Lembaga serta Daerah memiliki kemauan untuk berubah.
“Banyak tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi. Jangan dipikir kita biasa-biasa saja tanpa kerja keras kemudian masuk ke empat besar, ke 5 besar ekonomi terkuat. Jika ingin maju dan menjadi nomor 5 Dunia, Daerah harus mampu fokus pada pengembangan sektor Infrastruktur,” tegasnya.
Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, penilaian ihwal siapa yang menjadi pemenang kini lebih komprehensif. Karena tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga tentang pencapaian pembangunan Daerah.
Dia menyampaikan, objek dan ruang lingkup penilaian juga mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan proses penyusunan RKPD. Selain itu juga mengenai pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan, inovasi yang dimunculkan serta berkontribusi dalam realisasi kinerja di Daerah.@humastabanan
