Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Dilanjutkan September 2024, Forum Perbekel Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi 

Proyek jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Desa Pekutatan, Jembrana, Bali (Foto: Detikbali.com).
Proyek jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Desa Pekutatan, Jembrana, Bali (Foto: Detikbali.com).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menargetkan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi berlanjut pada September 2024 mendatang.

Namun, ada perubahan pembangunan yakni dari unsolicited oleh PT Tol Jagat Kerthibali menjadi solicited atau prakarsa pemerintah.

Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang terdampak tol di Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Badung. Apalagi sebelumnya, masyarakat terdampak melakukan beberapa kali aksi protes untuk mempertanyakan kelanjutan mega proyek tersebut.

Baca Juga:  Mulyadi-Ardika Tegaskan Siap ‘Ngayah’ Jika Tepilih Menjadi Bupati Tabanan

Tekait keputusan kelanjutan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi ini, Ketua Forum Perbekel Terdampak Tol I Nyoman Arnawa mengatakan, mengaku belum mengetahui informasi adanya kelanjutan proyek tol tersebut pada September 2024 mendatang.

Namun, memang pada 18 Maret 2024 ada rapat yang digelar oleh Kementrian PUPR. Seharusnya yang menghadiri adalah dari Provinsi.

“Kita sempat bertanya ke PUPR provinsi. Katanya tidak ada yang hadir. Dan rencana kelanjutan pembangunan pada September 2024 juga kami belum tahu,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).

Untuk saat ini, pihaknya akan menunggu saja terkait kelanjutannya. Selain itu juga meminta kepada pemerintah untuk tetap melakukan sosialisasi.

Baca Juga:  Digelar Dua Bulan, 1.913 Pendaftar Ikuti Program Gebyar Sambungan Air Minum Murah Perumda TAB

“Kita berpikir positif saja. Tapi dari rapat, ada pergeseran pola. Dari unsolicited menjadi solicited. Itu positif,” ungkapnya.

Kemudian, menyangkut pemberitaan adanya pembebasan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang sudah disetujui senilai Rp 3,9 triliun.

“Sudah ada progres sekarang jika sesuai berita itu. Soal LMAN disetujui Rp 3,9 Triliun. Nah, ini asumsi saya, bahwa memang dari pusat (benar-benar) akan membangun. Tapi saya belum berani mengatakan juga ke masyarakat. Makanya harapannya ada sosialisasi kembali saja,” ungkapnya. (ana)