PANTAUBALI.COM, Badung – PT. Angkasa Pura I berencana melakukan pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali di 2023.
Terkait hal ini, GM Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Handy Heryudithiawan memastikan bahwa proyek pengembangan tersebut sesungguhnya sudah disiapkan sejak tahun 2018.
“Ya memang itu sebenarnya sudah kita siapkan sejak 2018 kita lakukan reklamasi, nah pada saat itu kita melihat bahwa pertumbuhan jumlah penumpang di bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sudah hampir memenuhi tingkat maksimal dari kapasitas bandara, dimana saat ini kapasitasnya adalah sebanyak 24 juta,” ungkapnya,(Kamis,(2/1/2023).
Dan hal itu terbukti dimana tahun 2019 sudah mencapai 24 juta penumpang.
“Artinya sudah masa puncaknya nih 24 juta itu memang harus sudah dikembangkan,” tegasnya.
Pihak Kementerian Perhubungan sendiri dilaporkan mentargetkan kapasitas bandara Ngurah Rai di angka 35 juta.
“Data kami memang akan ada pertumbuhan namun jumlah penumpang di 2023 ini kami memperkirakan masih sekitar 20,2 juta penumpang datang dan berangkat,” katanya.
Pihaknya melihat di tahun 2024 hingga 2025 pertumbuhan penumpang untuk bandar udara akan lebih dari cukup sehingga.
“Jadi yang kita reklamasi tadinya kita mau bangun segera namun karena pada saat itu karena covid sehingga ditunda terlebih dahulu, nah kita sudah mulai lagi menghitung kita sudah mulai lagi mendetailkan rencana pengembangan tersebut,” ujarnya.
Saat ini, rencana tersebut masih dibahas di kantor pusat Jakarta (red, AP I).
Untuk lokasinya Handy memastikan berada di sebelah barat bandara.
“Yang di sebelah barat itu itu yang diperluas tidak mencapai pemukiman tapi ini daerah reklamasi yang memang dulu adalah pantai perairan laut yang kita timbun menjadi area lahan lahan itulah yang nanti akan kita bangun terminal baru,” ungkapnya.
Terkait angggaran Handy juga belum bisa bicara banyak lantaran masih digodok dipusat.
“Anggaran itu masih digodok ke Jakarta di kantor pusat kami dan nampaknya memang ini masih terus bergulir ya, saya juga tanyakan di Jakarta dan kapan bisa dibawa pembahasannya itu ke Bali, saya juga belum tahu ini sepenuhnya kewenangan Jakarta,” pungkas dia.(RH)
