Rapat Kerja Pansus IV DPRD Tabanan Bahas Pendapatan Dan Aset Daerah

 

TABANAN – Pantaubali.com – Pansus VI DPRD Tabanan tentang pendapatan kembali melakukan rapat kerja dengan eksekutif di Ruang Rapat Utama DPRD Tabanan, Kamis (27/2). Dalam rapat ini membahas tentang pendapatan dan aset daerah. Secara umum, dewan intinya menginginkan kejelasan pengelolan di Daerah Tujuan Wisata (DTW). Kemudian kedepannya agar menerapkan sebuah sistem online baik untuk tiket masuk dan retribusi lainnya.

Menurut pantauan, rapat kerja yang kesekian kalinya ini dipimpin Ketua DPRD, I Made Dirga juga didampingi Sekretaris Pansus, I Putu Eka Putra Nurcahyadi serta Ketua Komisi IV, I Gusti Komang Wastana. Dari eksekutif dihadiri oleh Asisten III Sekda Tabanan, I Made Agus Hartawiguna.

I Made Dirga menyampaikan, intinya pihaknya di Pansus VI ingin semua bekerja sama. Hanya saja ingin mendalami pengelolaan di Daerah Tujuan Wisata. Setelah didalami, barulah mencarikan cara dan solusinya agar bisa optimalisasi pendapatannya.

Baca Juga:  Tingkatkan Prestasi Pencak Silat, Bupati Tabanan Resmikan Padepokan Perisai Diri

Pendalam tersebut diawali dengan mencari data terkait darimana saja penghasilan dari DTW lewat eksekutif yang sudah dihadiri Asisten III Sekda Tabanan serta Inspektorat Tabanan. Setelah ini diketahui, barulah dilakukan pengecekan di DTW langsung, percontohan di DTW Tanah Lot.

“Ketika pekerjaan dimaksimalkan, tentunya hasilnya akan maksimal juga. Dan saat ini kami di Pansus ingin melakukan pendalaman di DTW,” kata Dirga usai rapat kerja.

Baca Juga:  Marga Festival Marhen 2024, Wadah untuk Kenalkan Potensi Desa dan Wisata Kecamatan Marga

Menurutnya, ketika mengetahui masalah dan kendalanya, kita akan kroscek ke DTW langsung. Kemudian dilakukan rapat kerja gabungan yang melibatkan semua pihak untuk mempertanyakan masalah serta mencarikan solusinya.

“Nah ketika diketahui kita akan carikan solusinya bersama-sama,” tandasnya.

Putu Eka Nurcahyadi menambahkan, rapat kerja saat ini masuk dalam skema di DTW karena sebelumnya sudah masuk ke PHR, pajak tanah dan lainnya. Saat ini kita masuk ke DTW untuk mengetahui potensi dan menginginkan adanya evaluasi.

“Kita tentunya ingin mendorong agar bisa mengoptimalkan agar bisa memperbaiki pola manajemen dan lainnya. Intinya kita tidak ingin terpaku melihat keadaan, alangkah baiknya kita berinovasi. Minimal kita memiliki sistem yang kuat untuk nantinya mengurangi kebocoran dan bisa mengoptimalkan yang selama ini belum dioptimalkan,” katanya.

Baca Juga:  Dukung Produktivitas Petani, Pemkab Tabanan Bersama Kelompok Wanita Tani Dukuh Mesari Tanah Bibit Cabai

Sekretaris Pansus VI ini melanjutkan, DTW Tanah Lot akan menjadi tempat wisata yang akan dijadikan percontohan dulu. Pihaknya berencana akan melirik retribusi parkir yang sebelumnya belum masuk. Karena selama ini, pihak Tanah Lot hanya menerapkan tiket masuk saja.

“Apakah nantinya akan terpisah untuk parkirnya atau bagaimana. Tentunya kita akan melihat situasi juga termasuk di dua DTW lainnya yakni Ulundanu Beratan dan Jatiluwih,” tandasnya.