TABANAN – Pantaubali.com – Komisi IV DPRD Tabanan melakukan rapat koordinasi dengan BPBD Tabanan untuk membahas tentang bencana alam yang melanda Tabanan beberapa hari lalu di Ruang Rapat Komisi IV DPRd Tabanan, Selasa (13/10/2020).
Dewan minta Pemkab segera memfasilitasi perbaikan fasilitas umum atau infrastruktur jadi prioritas dilakukan. Hal ini berdasarkan laporan sementara, ada 72 titik kejadian dengan kerugian lebih dari Rp 7 Miliar. Namun, anggaran tersisa Rp 250 Juta saja.
Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Made Sucita mengatakan, dalam rapat koordinasi tersebut menyampaikan, ada 72 titik bencana yang terjadi mulai air bah, jalan rusak hingga badan jalannya jebol, jembatan putus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya di sembilan kecamatan. “Laporan sementara yang masuk sampai hari ini (kemarin) ada 72 titik di Tabanan akibat kejadian hujan deras 9 dan 10 Oktober lalu dengan kerugian sekitar Rp 7 Milyar,” sebut Sucita.
Dijelaskan, BPBD bersama Dinas PU, dan Dinas Pendidikan sedang memverifikasi laporan untuk menentukan nilai kerusakan. Yang terparah adalah jembatan putus di Kecamatan Kediri dan Selemadeg Timur. Sementara yang lain juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Data laporan ini akan kami verifikasi supaya valid kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan,” jelasnya.
Disinggung mengenai anggaran untuk perbaikan, Sucita menyebutkan tahun ini anggaran bansos dana tak terencana dari APBD Tabanan senilai Rp 1.9 Milyar. Dari total anggaran tahun ini tersebut, hanya tersisa anggaran Rp 250 Juta karena sudah diperuntukan untuk penanganan dan membantu warga yang terdampak bencana sebelum bulan Oktober ini. “Sisa anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk perbaikan terdampak bencana yang prioritas,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana mengatakan, rapat koordinasi ini digelar untuk membahas bagaimana solusi menangani bencaan alam yang terjadi di Tabanan sebanyak 72 titik pasca diguyur hujan deras selama dua hari. Terlebih lagi di tengah kondisi ini, anggaran diakui memang sedang terbatas. “BPBD saat ini hanya memiliki anggaran untuk perbaikan akibat bencana Rp 250 juta, sedang kebutuhan anggaran sekitar Rp 7 Milyar akibat kerusakan di 72 titik dan masih bisa bertambah,” ungkapnya.
Wastana melanjutkan, pihaknya tetap mendorong dan menyarankan agar tetap berkoordinasi dengan pimpinan daerah mencari solusi menangani persoalan ini. “Sangat perlu koordinasi bersama pemegang kebijakan mungkin ada program yang belum atau masih tertunda, kita bawa dan alihkan ke dalam penanganan kebencanaan ini,” sarannya.
