Jarang, Paslon Kepala Daerah Terpilih Mampu Wujudkan 100 persen Janji Politiknya

96

DENPASAR – Pantaubali.com – Perhelatan Pilkada serentak 2020 telah selesai dan beberapa calon daerah terpilih telah ditetapkan KPU belum lama ini.Dengan telah ditetapkan Paslon kepala daerah tersebut, tentu harus mampu mengujudkan janji-janji politik selama kampayenya.

Terkait dengan janji politik menurut salah satu Pengamat Politik di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Nyoman Subanda,Jumat,(29/1) di Denpasar mengatakan, jarang Paslon terpilih dapat merealisasikan 100perse janji politiknya.Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor salah satunya seperti,adanya bencana Covid-19 saat ini.

“Paslon terpilih, baik gubernur maupun bupati dan walikota tidak selalu bisa merealisasikan sepenuhnya janji politiknya.Kalau dipresentasekan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya, ada yang 90%,80%, 75%,50% bahkan mungkin hanya 35%.Pokoknya beragam, akan tetapi hampir tidak ada yang 100%,” katanya.

Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh banyak faktor.

“Bisa karena keuangan, kemampuan SDM di pemerintahan, political will, karena direcoki oleh pakfor politik, ada juga karena faktor sosial ekonomi, bencana salah satunya bencana covid-19 dan lain-lain,” sebutnya.

Memang ada beberapa dampak buruk jika janji Politik tidak bisa dipenuhi atau diujudkan mulai dari, akan menurunnya kepercayaan publik pada si pemimpin dan kekecewaan publik karena harapan dan keinginannya tidak direalisasikan.Implikasinya lebih jauh elektabilitas dan acceptabilitas figur tersebut akan turun, tergantung penyebab tidak terealisasinya janji tersebut.

“Jika dilihat di negara-negara maju, seperti Jepang, beberapa negara di negara Eropa, jika seorang pejabat publik tidak bisa merealisasikan program-programnya dan merasa sudah mengecewakan banyak masyarakat. Biasanya sportif meminta maaf dan ada yang mengundurkan diri.Kalau di Indonesia belum terbangun etika politik tersebut,” paparnya.

Janji politik sudah tertuang dalam visi dan misi paslon, selanjutnya akan menjadi dokumen daerah.Sekaligus sebagai program pemerintah daerah dengan berbagai program prioritas tiap tahunnya. Tugas Dewan guna mengawal itu sampai tuntas, tungal inpra struktur politik (Pers, LSM, parpol, masyarakat dan lain-lain) memberi kritik, masukan, dan kontrol sosial pada Pemerintah daerah.

Baca Juga:  Gubernur Bali Harapkan PERDA Nomor 4 Tahun 2019 Menjadi Payung Hukum Bagi Desa Adat Untuk Bisa Memperluas Usaha Desa Adat

“Kita harus ingatkan paslon terpilih bahwa tugas pemerintah harus diutamakan yaitu,melayani masyarakat, mensejahtrakan, memberdayakan, merespon berbagai persoalan masyarakat dan menertibkan masyarakat,” cetusnya.

Dirinya berharap,agar kepala daerah terpilih punya komitmen dan integritas sehinga tidak ada janji di ingkari, semoga politisi dan tim sukses tidak banyak ngerecoki pemerintahan sehinga cepet bisa mengwujudkan good governace.