Tabanan – Pantaubali.com – Pembahasan RAPBD tahun 2019 waktunya semakin mepet. Badan anggaran (Banggar) DPRD Tabanan melakukan rapat kerja dengan tim anggapan pemerindah daerah (TAPD) di gedung DPRD Tabanan untuk mencari solusi untuk menutupi kekurangan anggran mencapai Rp 275 Milyar lebih. Banggar dan TAPD nampaknya pusing untuk menutupi defisit yang terjadi karena potensi pendapatan sudah tidak ada lagi. Akhirnya disepakati untuk merasionalisasi beberapa program kegiatan.
Rapat kerja pembahasna RAPBD 2019 ini sedianya di gelar mulai pukul 10.00. Bahkan ketua TAPD I Nyoman Wirna Ariwangsa yang juga Sekda Tabanan beserta jajaran TAPD sudah tiba di gedung dewan. Kertua Banggra yang juga ketua DPRD tabanan I ketut Suryadi dan jajaran juga usdah ada di gedung dewan
Namun rapat kerja tidak segera dimulai. Bhkan TAPD sempat bertemu dengan ketua banggar di ruang kerjanya dan fraksi PDIP. Akhirnya rapat kerja dimulai setelah jam makan siang.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, ketua TAPD Wirna Ariwangsa menjelaskan beberapa hal terkait kondisi keuangan yang ada. “Koordinasi pembahasan RAPBD induk 2019 sangta dikerja waktu, namun harus segera diselesaikan ,” katanya.
Dijelaskan setelah melalui pembahasan sebelumnya, ada penambahan pendapatan sebesar Rp 45 Milyar. Ini didapat dari rencana penerimaan PAD yang semula diopasang Rp 373 Milyar naik menjadi Rp 390 Milyar sehingga ada kenaiakan Rp 19 Milyar. Selain itu juga mendapatkan dana perimbangan dari sebesar Rp 36 Milyar. “Ada penambahan pendapatan sebesar Rp 45 Milyar,” ungkapnya.
Sementara di sisi lain dengan berbagai program yang dibuat, ada penamabhan kebutuhan sebesar Rp 275 Milyar. Dana itu untuk kenaikan gaji PNS 5 persen, rekrutmen CPNS, pembayaran JKN KIS, dana desa serta kebutuhan nmendadak lainnya. “Untuk menutupi hal tersebut, kami melakukan rasionalisasi beberapa program,” sebutnya.
Beberapa program yang dirasionalisasi seperti pemotongan dana hibah infrastruktur sebesar Rp 50 Milyar, Perjalanan dinas Rp 10 Milyar, makan minum di OPD Rp 10 Milyar. Selain itu juga hanya akan menerima CPNS yang lulus tes seleksi kompetensi dasar (SKD) sebanyak 98 orang saja dari rencana awal 319 orang sehingga dana yang dikurangi sebesar Rp 15 Milyar dan pengurangan dana tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp 73 Miliar dari sebelumnya dipasar Rp 190 Milyar sehingga totalnya sebesar Rp 229 Miliar. “Masih ada kekurangan sekitar Rp 51 Milyar dan itu yang belum diketahui sumbernya,” tandasnya.
Setelah melalauai pembahasan dengan tim banggra, akhirnya kekurangan sebesar Rp 51 Milyar tersebut akan ditutupi dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2018. Menurut anggota TPAF yang juag kepala Bapelitbang IB Wiratamaja, defisit sebesar Rp 51 Milyar memang rencananya akan ditutupi dari Silpa tahun 2018 karena sudah tidak ada potensi pendapatan yang bisa digali lagi. Pihakya berharap ada bantuan dari pusat, namun itu belum pasti. Namun dari perhitungan SILpa sesuia dengan jumlah belanja tahun 2018 sekitar Rp 1,9 Triyun, maka akan ada Silpa sekitar 76 Milyar dengan rincian sesuia aturan 4 persen dari total belanja. “Kalau itu bisa didaprt, maka APBD 2019 aman karena defisit bisa ditutupi dari Silpa,” sebutnya.
Ketua Banggar DPRD Tabanan Ketut Suryadi usai rapat mengatakan, dari pembahasan yang ada, memang sudah tidak ada lagi potensi pendpatan untuk menutupi keurangan anggaran untuk tambahan kebutuhan. “Kondisinya memang seperti itu, cara untuk menutupi defisit yang terjadi ya melalui rasionalisasi anggaran dan berharap dari Silpa. Hanya itu,” sergahnya.
